Pro dan Kontra Status Otsus bagi Propinsi Papua

Secara umun masyarakat papua menolak Otsus ditandai dengan Demonstrasi besar-besaran pada tahun 2003-2006 dan secara simbolispun rakyat papua menyerahkan peti mati melambangkan bahwa Otsus tidak berguna bagai rakyat papua seutuhnya.

Penolakan Otsus dilakukan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus itu sendiri diantaranya;

1. Pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan peraturan daerahnya ( PERDA ) Mengapa demikian…? Ironisnya apa yang disebut-sebut Ostsus itu…?
2. Pendapatan daerah dibagi dengan perbandingan 80/20. 80% untuk daerah dan 20% nya diberikan kepada pemerintah pusat, bukan kah begitu…?

Perlu diketahui bahwa Otsus itu bukan kata lain dari pada Uang, PERDA yang seharusnya kerjaan PEMDA Papua tapi apa yang terjadi.. Semua peraturan sepenuhnya diatur oleh Jakarta. Saya pernah meneliti hal ini :

“bukan karena orang papua tidak tahu bikin Perda atau Malas namun sia-sia karena kebijakan sepenuhnya dipengang oleh jakarta.”

Kekaburan seperti in orang papua sampai kapanpun… tadak pernah menginginkan OTSUS.

Walaupun demikian Politisi lokal yang tidak tahu asalnya dari mana memanfaatkan situasi ini dan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. oleh karena itu waspada, WASPADALAH

Berikut salah satu laporan yang dikirim Via Email:

DAP Datangi Polda Papua

Jayapura (kamasanpost) – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus menegaskan dirinya bersama empat pengurus DAP lainnya termasuk panitia penyelenggaran hari pribumi internasional memenuhi panggilan penyidik Polda Papua. Kelima dimintai keterangannya masing masing Ketua DAP Forkorus, Wakil DAP Fadel Al Hamid, wakil ketua penyelenggara Lemok Mabel, Ketua Panitia Julius Isage dan Sekretaris Panitia Dominggu Serabut.

“Kami sudah menerima surat panggilan dan pada jam 10.00 WIT memenuhi panggilan tersebut,” tegas Forkorus ketika dihubungi ANTARA, Kamis (14/8) di Jayapura.

Penembakan 1 warga sipil di wamena adalah pelanggaran HAM

Ir. Weynand Watori

JAYAPURA (Kamasanpost) – Penembakan seorang warga sipil di Wamena, Sabtu (9/8) lalu oleh Komisi F DPR Papua (Bidang Ham dan Hukum) dinyatakan sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, Ketua Komisi F DPRP, Ir. Weynand Watori mengatakan secepatnya akan melaporkan penembakan tersebut ke Komnas HAM di Jakarta untuk dilakukan penyelidikan.

“Kami dari Komisi F DPRP akan meminta Komnas HAM untuk turun melakukan penyelidikan penembakan tersebut, sehingga orang Papua tidak selalu dijadikan korban terus menerus,” kata Weynand saat dihubungi Papua Pos Kamis (14/8) kemarin.