DAP Datangi Polda Papua

Jayapura (kamasanpost) – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus menegaskan dirinya bersama empat pengurus DAP lainnya termasuk panitia penyelenggaran hari pribumi internasional memenuhi panggilan penyidik Polda Papua. Kelima dimintai keterangannya masing masing Ketua DAP Forkorus, Wakil DAP Fadel Al Hamid, wakil ketua penyelenggara Lemok Mabel, Ketua Panitia Julius Isage dan Sekretaris Panitia Dominggu Serabut.

“Kami sudah menerima surat panggilan dan pada jam 10.00 WIT memenuhi panggilan tersebut,” tegas Forkorus ketika dihubungi ANTARA, Kamis (14/8) di Jayapura.

Penembakan 1 warga sipil di wamena adalah pelanggaran HAM

Ir. Weynand Watori

JAYAPURA (Kamasanpost) – Penembakan seorang warga sipil di Wamena, Sabtu (9/8) lalu oleh Komisi F DPR Papua (Bidang Ham dan Hukum) dinyatakan sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, Ketua Komisi F DPRP, Ir. Weynand Watori mengatakan secepatnya akan melaporkan penembakan tersebut ke Komnas HAM di Jakarta untuk dilakukan penyelidikan.

“Kami dari Komisi F DPRP akan meminta Komnas HAM untuk turun melakukan penyelidikan penembakan tersebut, sehingga orang Papua tidak selalu dijadikan korban terus menerus,” kata Weynand saat dihubungi Papua Pos Kamis (14/8) kemarin.

UU Ostus di Papua Tidak Berguna

Drs H.Mohammad Abud Musa’ad,M.Si

JAYAPURA (Kamasanpost) – Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua menjadi tidak bermakna alias tidak berguna jika tidak ada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), sebab dua perangkat hukum atau regulasi inilah –yang nota bene merupakan landasan operasional– akan mewujudkan impian berbagai pihak terhadap efektivitas implementasi kebijakan Otsus Papua.

Drs H.Mohammad Abud Musa’ad,M.Si, Kepala Pusat Kajian Demokrasi Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, sebagai konsekuensi dari penetapan Otsus, maka di Provinsi Papua diberlakukan dua bentuk peraturan daerah yaitu Perdasus dan Perdasi.