PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN
DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. KONDISI UMUM
Pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki laki maupun perempuan. Walaupun sampai saat ini telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Pada tahun 2005, di bidang pendidikan, kesenjangan gender terlihat dari angka buta huruf perempuan umur 15 tahun ke atas (11 persen) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (5 persen). Selain itu, jenjang pendidikan yang ditamatkan perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Melalui intensifikasi pelaksanaan kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C kesenjangan itu diharapkan semakin sempit; sehingga pada tahun 2006 angka buta huruf perempuan umur 15 tahun ke atas diperkirakan menurun menjadi 10 persen.

Di bidang kesehatan, angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan masih sangat tinggi. Pada tahun 2005, hanya sekitar 77 persen persalinan ditolong oleh tenaga medis dan pada tahun 2006 diperkirakan meningkat menjadi 82 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI (2003), AKI mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini jauh lebih buruk bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Women of Our World 2005 yang diterbitkan oleh Population Reference Bureau (2005), AKI di Indonesia mencapai 230 kematian per 100.000 kelahiran hidup, hampir dua kali lipat lebih tinggi dari AKI di Vietnam (130), lima kali lipat lebih tinggi dari AKI di Malaysia (41) dan Thailand (44), bahkan tujuh kali lipat lebih tinggi dari AKI di Singapura (30). Kesenjangan gender juga terjadi di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2005, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan (50,6 persen) jauh lebih rendah dari laki-laki (86,0 persen). Pada tahun 2006, kesenjangan gender dalam ketenagakerjaan masih terus terjadi meskipun TPAK perempuan diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan menjadi 51,4 persen.

Kesenjangan gender sebagaimana diuraikan di atas, tentu merugikan perempuan.Karenanya, upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Dua indikator penting yang mengukur hal itu disajikan dalam laporan pembangunan manusia (Human Development Report/HDR) yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan Gender-related Development Index (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan

indeks sebesar 0,697; sedangkan untuk GDI menduduki peringkat ke-87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,691. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya kesenjangan gender. Indikasi kesenjangan diperkirakan akan masih terlihat pada tahun 2006.

Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah Gender Empowerment Measurement/GEM. Angka indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, sehingga berguna untuk mengukur ketimpangan gender di 3 (tiga) hal tersebut. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 sekitar 0,458; yang berarti peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan kurang dari separuh dari peran laki-laki. Untuk mengatasi rendahnya GDI dan GEM, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2006 telah dinyatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu prinsip pengarusutamaan ketika melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan. Dalam kaitan itu, pada akhir tahun 2006 GDI dan GEM Indonesia masing-masing diharapkan dapat meningkat menjadi 0,726 dan 0,463. Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Menurut Komisi Pemilihan Umum (2005) keterwakilan perempuan di DPR adalah 11,6 persen dan di DPD sebesar 19,8 persen. Sementara itu, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III, yaitu masing-masing 9,6 persen; 6,7 persen; dan 13,5 persen. Kondisi ini diperkirakan masih akan terjadi pada tahun 2006.

Di samping faktor-faktor yang dapat diukur kemajuannya melalui HDI, banyak hal lain yang menyangkut kualitas hidup perempuan dan anak, tetapi masih sulit diatasi dan diukur karena kesulitan data dan informasi, serta kompleksitas permasalahannya. Hal tersebut termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi dalam upah pekerja (dengan tingkat pendidikan yang sama), dan pembedaan pemberian jaminan atau tunjangan kerja. Masalah lainnya adalah perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak termasuk pornografi dan pornoaksi. Demikian pula permasalahan yang menimpa perempuan dan anak di daerah konflik dan bencana, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, dan remaja, yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak azasi mereka.

Dalam kaitan itu, masalah perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja anak. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2005, persentase anak yang bekerja sekitar 5,5 persen dari jumlah anak umur 10–14 tahun; dan sebagian terbesar dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu (73 persen) dan bekerja di sektor pertanian (70 persen). Untuk itu, program wajib belajar 9 tahun terus digalakkan agar anak-anak usia sekolah yang bekerja dapat tetap bersekolah. Pada tahun 2006, persentase anak umur 10-14 tahun yang bekerja diharapkan dapat turun menjadi 4,6 persen. Masalah lainnya dalam perlindungan anak adalah masih rendahnya jumlah anak yang memiliki akte kelahiran, yaitu 58,4 persen (Susenas 2004).

Selanjutnya, persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundangundangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, partisipasi anak dalam proses pembangunan juga masih rendah.
Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan, demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan, yang selanjutnya turut memperlambat upaya-upaya pengintegrasian konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah. Di era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Children, dan World Fit for Children. Komitmen tersebut pada dasarnya mendorong semua negara agar mengintegrasikan persamaan hak dan penghapusan diskriminasi pada semua peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan
pembangunan, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggarannya. Komitmen terhadap pembangunan anak juga telah dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015, serta diperkuat dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2004. Pada tahun 2005 sosialisasi dan advokasi yang berkaitan dengan hal di atas telah dilakukan dan pada tahun 2006 akan diperluas daerah cakupannya.

Dari situasi dan kondisi perempuan dan anak di atas dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak pada tahun 2007 adalah: (1) rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; (2) tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; (4) rendahnya peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (5) banyaknya hukum dan peraturan perundangundangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak; dan (6) lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk partisipasi masyarakat.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007
Sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak pada tahun 2007 adalah:

1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi;
2. Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
3. Terwujudnya kebijakan dan program yang responsif gender dan peduli anak di Provinsi dan kabupaten/kota;
4. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
5. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data; dan
6. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007
Dengan memperhatikan kondisi perempuan dan anak yang bersifat kultural dan struktural, maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di seluruh bidang pembangunan. Untuk itu arah kebijakan tahun 2007 adalah:

1. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan agar setara dengan laki-laki, dan meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
3. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi; dan
4. Menyerasikan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Peran Perempuan dalam Perjuangan Sejarah

Ditulis Oleh Rizky Hadi*

Sejarah hari perempuan internasional sejatinya tidak dapat terlepas dari peran perempuan dalam memperoleh hak-haknya yang selama ini direnggut oleh system kapitalisme, dimana di system kapitalisme tersebut membuat tidak adanya emansipasi, perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan membentuk budaya patriarki. Perjuangan ini secara garis besar menuntut kesetaraan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Perjuangan inipun tidak terlepas dari kondisi objektif yang menindas.

Sejarah perayaan perempuan tidaklah hanya eforia kaum perempuan dalam menuntut haknya dan kesetaraannya. Namun sejarah perempuan merupakan perjuangan kaum perempuan dalam merebut haknya yang dirampas.

Tidak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme, dan tidak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan. Gagasan tentang perayaan hari perempuan berkaitan dengan berkembangnya alat-alat produksi atau industri mengalami pergolakan dalam perkembangannya, sehingga represifitas terhadap buruh-buruh tidak terkecuali buruh perempuan, sering kali muncul. Dan ide-ide sosialis melatar belakangi sejarah pergerakan perempuan internasional tersebut.

Bermula pada demonstrasi tanggal 8 Maret 1857 oleh para buruh garment perempuan di New york, Amerika Serikat. Dimana mereka menentang kondisi tempat kerja yang tidak manusiawi dan upah yang rendah. tidak adanya hak cuti haid, dan melahirkan. Aksi tersebut berakhir dengan penyerangan polisi untuk membubarkan demonstran. Dan selang 2 tahun kemudian, dibulan maret para perempuan mendirikan serikat buruh sebagai upaya melindungi diri dan memperjuangkan beberapa hak dasar di tempat kerja.

Di tahun 1907, diadakannya permusyawaratan perempuan sosialis internasional yang pertama. Dimana gagasan tentang kesetaraan perempuan disegala bidang menjadi tema pokok dalam pertemuan itu.

Peringatan hari perempuan pertama kali di gagas oleh gerakan perempuan sosialis amerika serikat bersamaan dengan deklarasi Partai Sosialis AS, pada 28 Februari 1908, dengan demonstrasi besar-besaran menuntut hak pilih, hak berpolitik, dan hak ekonomi bagi perempuan. Dan tanggal 8 Maret 1908, sebanyak 15 ribu perempuan turun sepanjang kota new york dengan tuntutan diberlakukannya jam kerja yang lebih pendek, menuntut hak memilih dalam pemilu, dan menghentikan adanya pekerja di bawah umur. Dengan slogan “roti dan bunga” sebagai perlambang jaminan ekonomi, dan kesejahteraan hidup. Hingga Partai Sosialis AS mencanangkan hari minggu terakhir pada bulan februari untuk memperingati hari perempuan nasional.

Adalah Clara Zetkin, seorang aktivis hak-hak buruh perempuan dari anggota Partai Demokrat Sosialis Jerman, ialah orang yang memprakarsai hari perempuan Internasional. Dengan pidatonya pada Kongres Permusyawaratan Perempuan Sosialis Internasional kedua yang diikuti Partai Sosialis dari berbagai Negara. Dan pada tahun 1910 ia mengeluarkan resolusi untuk memproklamasikan 8 Maret sebagai hari perempuan internasional, dengan latar belakang demonstrasi tanggal 8 Maret 1908 di New York. Usul tersebut disambut hangat oleh 100 orang wakil-wakil organisasi perempuan dari 17 negara yang hadir. Dan untuk pertama kalinya hari perempuan internasional dirayakan di Negara-negara industri, seperti Jerman, Austria, Denmark, Finlandia, Swiss, dan AS, pada tahun 1911.

Penindasan terhadap buruh perempuan kerap kali berlangsung, dan tragedi pada tanggal 25 Maret 1911 menjadi gambaran tentang kondisi perempuan di tempat kerja. Kebakaran di New York yang mengakibatkan 140 buruh perempuan tewas, ini diakibatkan rendahnya jaminan keamanan. Tragedi ini berdampak besar terhadap direvisinya Undang-undang yang memberikan jaminan keamanan

Tahun 1914, di Jerman banyak pergolakan perempuan dalam menentang ancaman Perang Dunia 1, hingga berujung pada penangkapan tokoh perempuan yaitu Rosa Luxemburg. Kematian 2 juta tentara Rusia dalam peperangan, maka perempuan kembali melakukan aksi politik dengan melakukan mogok menuntut “roti dan perdamaian”. dalam aksinya perempuan tetap konsisten dalam memperjuangkan aspirasinya, walaupun para politisi menentang aksi tersebut.

Peran pekerja perempuan dalam menuntut haknya juga dilakukan pada tanggal 8 Maret 1917 di Russia, dibawah pimpinan Alexandra Kollontai, seorang feminis merah, dan buruh di pabrik. Adapun tuntutannya tentang perbaikan nasib dan tuntutan hak pilih bagi perempuan. Pemogokan yang dilakukan pekerja perempuan ini menyulut api perlawanan, sebab diikuti oleh kaum buruh dari pabrik-pabrik lainnya.

Tidak ada perjuangan yang sia-sia, kaum pekerja perempuan menuai hasil dari aksi politik yang ia lakukan di Rusia. selang empat hari kemudian, Tsar turun dari kursi kekuasaan dan pemerintahan sementara mengabulkan tuntutan hak pilih bagi perempuan. turunnya Tsar itu bertepatan dengan tanggal 8 Maret tahun 1917.

Pergolakan perlawanan perempuan semakin marak di belahan dunia, dan perlawanan itu tidak akan pernah berakhir sebelum penindasan kapitalisme masih berlanjut. Pencekalan terhadap memperingati hari perempuan sewaktu masa pemerintahan diktator Soeharto tidak menyurutkan pergolakan masa di saat sekarang.

*Penulis adalah anggota PRP Komite Kota Jakarta Raya dan anggota Jaringan Gerakan Mahasiswa (JGM)

Peranan Perempuan dalam Politik Terbentur Budaya Patriarki

ketika kita berbicara tentang peran perempuan, berarti kita berbicara tentang harapan dan penantian orang lain terhadap perempuan. Dengan kata lain, berbicara tentang apa yang dapat dilakukan perempuan dengan status dan kedudukannya sebagai perempuan. Secara umum, peran perempuan (women’s role) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok; peran yang dimainkan secara langsung (straight role), dan peran tidak langsung (no straight role). Yang dimaksud dengan peran secara langsung adalah peran yang secara langsung dilakukan oleh perempuan dan pengaruhnya langsung dapat dirasakan. Adapun peran secara tidak langsung adalah peran yang secara tidak langsung dilakukan perempuan, dan pengaruhnya pun dirasakan secara tidak langsung.

Peranan perempuan dalam politik masih terbentur pada budaya patriarki yang sudah mengakar di Papua. Budaya ini dapat menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Apalagi untuk perempuan yang sudah menikah.

Budaya patriarki telah menenggelamkan kaum perempuan tidak hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga telah memasung kaum perempuan dengan menempatkan posisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan. Perempuan juga tidak punya peranan dalam dunia politik.

“Untuk suatu perubahan agar perempuan mempunyai peranan dalam berpolitik atau mengubah budaya patriarki itu juga membutuhkan suatu proses. Apalagi, budaya patriarki ini sudah dialami oleh hampir semua perempuan dari kelas mana pun.

Jika kita mengukur partisipasi politik perempuan, tentang persamaan hak untuk memilih dan dipilih, terlihat bahwa perempuan lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memobilisasi selama Kepentingan Berjalan

Contoh Kasus “Dalam perjalanan sejarah pemilu yang sudah dilakukan enam kali, pilihan perempuan Indonesia bukanlah pilihan yang mandiri, tetapi ikut suami.”