Massa Mengamuk di kantor KPUD Wamena

WAMENA -Demo damai massa pendukung kandidat Cabup dan Wacabup Kabupaten Jayawijaya periode 2008-2013 yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, mendatangi Kantor KPUD Jayawijaya – Wamena, (Senin 29/9) berakhir rusuh..

Tapatnya sekitar pukul 15.00 WIT, kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan tidak lolos verifikasi bersama massanya mendatangi KPUD Jayawijaya.

Kedatangan mereka ke Kantor KPUD untuk meminta jawaban dari janji yang akan memberikan penjelasan tentang hasil verifikasi berkas mereka yang tidak lolos oleh pihak KPUD Jayawijaya.

Namun ketika mengetahui tak satupun anggota KPUD Jayawijaya yang hadir di kantornya masyarakat yang mendemo jadi kecewa. pukul 15.10 WIT, dengan keadaan terpaksa massa menyerbuh menuju belakang kantor KPUD lalu mulai melempar kaca-kaca dan pintu kantor. Selain kantor KPUD dilempari. Kediaman salah satu anggota KPUD jayawijaya yang letaknya tidak jauh dari kantor KPUD nyaris dibakar oleh massa.

Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa namun diperkirakan mengalami kerugian ratusan juta.

Aparat keamanan dari Polresta Jaywijaya yang dibantu anggota Brimob dari Polda Papua tak kuasa membendung amarah masyarakat, sehingga hanya berusaha mengingatkan pendemo saja agar bangunan lainnya jangan dirusak karena bukan milik KPUD Jayawijaya.

Kapolres Jayawijaya yang diwakili oleh Wakapolresnya Kompol Adolf Rudi Beay mengingatkan para pendemo untuk dapat menahan diri, karena pihak keamanan sudah berusaha menghubungi para anggota KPUD untuk dapat memberikan penjelasan.

Setelah kembali pendengar arahan dari Wakapolres Jayawijaya, massa berangsur-angsur meninggalkan Kantor KPUD Jayawijaya dan meningalkan serpihan pecahan kaca dimana-mana.

Bacabup Jayawijaya Tersandung Ijazah Palsu

Senin, 14 April 2008 09:21

Kapanlagi.com – Salah seorang bakal calon bupati (Bacabup) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua yang dinominasi DPD Partai Golkar Provinsi Papua atas nama BK diprediksi tidak akan maju ke arena pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jayawijaya karena tersandung kasus pemalsuan ijazah dan gelar Sarjana Ekonomi (SE) yang selama ini disandangnya.

Hal itu disampaikan salah seorang Kepala Suku Lembah Baliem, Salmon Walilo di Jakarta, Senin melalui telepon selular sebelum bersama tiga kepala suku lainnya menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar H.M.Jusuf Kalla untuk menyampaikan penolakan atas hasil kerja Lingkar Survei Indonesia (LSI) yang menominasikan salah seorang kader Golkar Jayawijaya atas nama BK sebagai nominator Bacabup Jayawijaya dari Partai Golkar.

Pro dan Kontra Status Otsus bagi Propinsi Papua

Secara umun masyarakat papua menolak Otsus ditandai dengan Demonstrasi besar-besaran pada tahun 2003-2006 dan secara simbolispun rakyat papua menyerahkan peti mati melambangkan bahwa Otsus tidak berguna bagai rakyat papua seutuhnya.

Penolakan Otsus dilakukan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus itu sendiri diantaranya;

1. Pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan peraturan daerahnya ( PERDA ) Mengapa demikian…? Ironisnya apa yang disebut-sebut Ostsus itu…?
2. Pendapatan daerah dibagi dengan perbandingan 80/20. 80% untuk daerah dan 20% nya diberikan kepada pemerintah pusat, bukan kah begitu…?

Perlu diketahui bahwa Otsus itu bukan kata lain dari pada Uang, PERDA yang seharusnya kerjaan PEMDA Papua tapi apa yang terjadi.. Semua peraturan sepenuhnya diatur oleh Jakarta. Saya pernah meneliti hal ini :

“bukan karena orang papua tidak tahu bikin Perda atau Malas namun sia-sia karena kebijakan sepenuhnya dipengang oleh jakarta.”

Kekaburan seperti in orang papua sampai kapanpun… tadak pernah menginginkan OTSUS.

Walaupun demikian Politisi lokal yang tidak tahu asalnya dari mana memanfaatkan situasi ini dan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. oleh karena itu waspada, WASPADALAH

Berikut salah satu laporan yang dikirim Via Email: