Data di KPK Untuk Papua Kurang Jelas

:2003-12-29
Bawasda Provinsi Papua Minta BPKP Perwakilan Papua Audit Dana OTSUS
Banyaknya dana otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua memerlukan pengawasan yang intensif, agar dana tersebut digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan
2 :2003-12-30
Kepala Bawasda Papua, Pengawasan Masyarakat Memacu Kinerja Lembaga Pengawasan
Pengaduan masyarakat adalah bentuk pengawasan yang prospektif dapat memacu kinerja lembaga pengawasan
3 :2003-12-30
Kanwil DJA Provinsi Papua Harapkan BPKP Audit Dana Dekonsentrasi
Masalah risiko penyimpangan sangat besar saat menjelang akhir tahun, dana yang diserahkan masih tersisa sangat besar, sehingga potensial menyimpang jika tiba-tiba digunakan sekaligus dalam jumlah besar.
4 :2004-12-28
Presiden Tindak Langsung Pejabat yang Menyimpangkan Bantuan
Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sangat berkonsentrasi dalam hal penyaluran bantuan masyarakat yang terkena korban bencana alam, dan segera akan menindak apabila ketahuan ada yang melakukan penyimpangan.
5 :2005-08-22
Bupati Jayawijaya Menjadi Tersangka Dugaan Korupsi
Kepolisian Daerah (Polda) Papua menetapkan Bupati Jayawijaya David Agustinus Hubi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar Rp24,8 miliar.
6 :2005-11-01
Kepala BPKP Melantik 29 Orang Pejabat Eselon II di Lingkungan BPKP.
Bertempat di Aula Kantor Pusat BPKP, Kepala BPKP Arie Soelendro melantik 29 orang pejabat Eselon II di lingkungan BPKP baik untuk posisi direktur di kantor pusat maupun kepala perwakilan BPKP di beberapa provinsi. Jumlah tersebut hampir 80 persen dari jumlah kepala perwakilan yang ada mengalami mutasi. Sejumlah 7 orang diantaranya pejabat yang promosi. 7 :2006-03-29
Presiden Instruksikan Hemat Anggaran
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penghematan anggaran belanja setiap departemen dan lembaga pemerintahan lainnya. Antara lain, dengan menunda proyek pembangunan yang tidak mendesak dan perjalanan dinas.
8 :2006-06-30
Lima Provinsi Percontohan Berantas Korupsi
Lima provinsi di Indonesia dijadikan proyek percontohan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui program kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Kelima provinsi itu adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.
9 :2006-07-20PSO
Sejumlah BUMN akan dilelang ke swasta
Pemerintah akan melelang penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO) di sejumlah BUMN yang dianggap tidak maksimal memberikan layanan kepada publik.
10 :2006-11-15
Enam Pemda dari Papua adakan pelatihan SIMDA versi 2.1 di BPKP
Bertempat di Gedung B lantai V BPKP Pusat, berlangsung Pelatihan SIMDA Versi 2.1 yang diikuti oleh enam Pemda dari Provinsi Papua dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 13 Nopember 2006 sampai dengan 15 Nopember 2006.
11 :2006-11-24
Kepala BPKP di Forum Good Local Governance (21 – 23 November 2006): “Saya akan all out untuk BPKP, dan lebih dari itu sebagai pimpinan saya harus bisa ‘mengaum’!”
Kepala BPKP Didi Widayadi menegaskan core competence BPKP, yaitu sebagai auditor internal pemerintah.
12 :2006-12-28
Lima Pemda dari Papua adakan pelatihan SIMDA versi 2.1 di BPKP
Bertempat di Gedung B lantai IV BPKP Pusat, berlangsung Pelatihan SIMDA Versi 2.1 yang diikuti oleh lima Pemda dari Provinsi Papua dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 27 Desember 2006 sampai dengan 29 Desember 2006.
13 :2007-01-31
Faktor Penyebab Korupsi
Pada saat APBD disahkan waktunya sudah mepet untuk dilakukan secara lelang terbuka, sehingga timbul kasus penunjukan langsung. Oleh karena itu ketepatan waktu sangatlah penting dalam hal ini.
14 :2007-02-05
Kepala BPKP Berharap Papua Mandiri dalam Mengelola Keuangan Daerah
Kepala BPKP, Didi Widayadi mengharapkan ke depan pendidikan akuntansi bisa lebih ditingkatkan lagi karena Papua masih membutuhkan tenaga profesional di bidang akuntansi yang lebih banyak lagi. ”Ke depan Papua diharapkan bisa mandiri dalam mengelola keuangan daerah bahkan kalau bisa tidak ada lagi kebocoran dana” tegasnya.
15 :2007-02-15
Benahi Tata Kelola Pemerintahannya, Papua Gandeng BPKP
Selama ini dengan adanya otonomi daerah, banyak kewenangan dan dana yang digelontorkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah termasuk Papua, namun kemampuan dan kompetensi personil guna mengelola dana tersebut tidak ikut turun ke daerah.
16 :2007-10-30
BPKP Lakukan Bimtek Program Aplikasi Akuntansi SIMDA versi 2.1.
Pengelolaan keuangan daerah selama ini menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah. Namun demikian yuntutan Undang-undang pengelolaan keuangan negara/daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: