INTEGRASI PAPUA BARAT 69

INTEGRASI PAPUA

Latar Belakang

“Kami adalah Korban Politik Amerika, Belanda dan Indonesia”
Kami tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan
nasib sendiri baik oleh Belanda maupun Indonesia.
(Act of Free Choice)

Pada tanggal 1 Mei 1963, sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) dengan melalui suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua (Irian Jaya) diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Isi daripada perjanjian New York (New York Agreement) antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua) kepada UNTEA. Kedua, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA sebagai yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian Jaya (West Papua) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia. Ketiga, pada Akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice dalam mana orang Irian Jaya (West Papua) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan Status atau Kedudukan yang Lain (Merdeka Sendiri). Keempat, Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan/membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua) untuk nantinya pada akhir tahun 1969 dapat menentukan pilihannya.

Semenjak tanggal diserahkannya Papua (Irian Jaya) kepada Indonesia, sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk masalah adalah tantangan terhadap kegiatan Integrasi Politik di West Papua (Irian Jaya). Hal ini secara sangat menonjol tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (Papua Vrijwillegers Korps).
Pemberontakan OPM yang Berawal di Manokwari tersebut kemudian menjalar terus keseluruh Kabupaten di Papua (Irian Jaya) yaitu: Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fak-Fak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya, Tembagapura, Timika dan Jayapura.
Aksi Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Aksi Perlawanan Fisik bersenjata atau aksi militer yang dilakukan secara sporadis.

2. Aksi Penyanderaan.

3. Aksi Demonstrasi Massa.

4. Aksi Pengibaran bendera West Papua.

5. Aksi Penempelan dan Penyebaran Pamflet/Selebaran.

6. Aksi rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan lokal.

7. Aksi Pelintasan Perbatasan.

8. Aksi Perusakan dan Pembongkaran.

9. Aksi Politik

Kegiatan militer yang dilakukan di Papua (Irian Jaya), bergerak dibawah panji Tentara Nasional Papua (TNP) dengan dibantu oleh aktivitas mata-mata yang bernama Papua Intelegence Service (PIS).

Kegiatan politik diluar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dapat bergerak dengan lebih leluasa dibandingkan dengan kegiatan politik OPM yang di lakukan di Irian Jaya (Papua).
Kegiatan Politik Organisasi Papua Merdeka pertama kali hanya terdapat di negeri Belanda dibawah pimpinan Markus Kaisiepo dan Nicholas Jouwe. Dari sinilah OPM memusatkan gerakan dan jaringannya yang kemudian diarahkan ke Afrika, Eropa, Amerika dan Pasifik Selatan.

Pokok Permasalahan

Berangkat dari diskripsi latar belakang permasalahan, terlihat bahwa secara fisik TNP (Tentara Nasional Papua) atau militer OPM tidak memiliki kekuatan yang berarti bila dibandingkan dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia), namun dalam arti “IDEOLOGI” Pemberontakan OPM masih ada dan kuat.

Dilihat dari keadaan sejak meletusnya pemberontakan pada tahun 1965 atau didahului dengan aktivitas OPM pada tahun 1964 hingga sekarang ini OPM masih menunjukan aktivitasnya berupa berbagai bentuk kegiatan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Jadi Ideologi tentang bangsa Papua dan Papua Merdeka terus disosialisasikan oleh OPM melalui para pendukung dan simpatisannya kepada generasi muda dan dapat dikatakan lebih efektif bila dibandingkan dengan upaya sosialisasi Ideologi Pancasila yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Integrasi Politik yang mantap di Irian Jaya (Papua). Disegi lain operasi militer Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka menumpas kegiatan OPM selama ini walaupun akhirnya berhasil, namun tidak sedikit hambatan yang harus dihadapi. di antara hambatan-hambatan itu adalah:

1. Para pemberontak OPM dapat menyembunyikan diri di antara banyak suku pedalaman yang terpencar-pencar.

2. Pemberontak mengusai medan yang berhutan rimba dan sulit diterobos, sehingga mereka dapat mendahului atau menghindarkan diri dari operasi ABRI.

3. Pemberontak menggunakan penduduk setempat yang masih primitif sebagai perisai. Jika ABRI tidak berhati-hati maka rakyat yang tidak berdosa akan menjadi korban, sebaliknya dengan sikap hati-hati dari ABRI dapat merupakan keuntungan bagi kaum pemberontak.

4. OPM mempunyai jaringan yang diberi nama Papua Intelegence Service (PIS) yang tersebar dalam berbagai setrata sosial.

Dari permasalahan di atas dapat dikemukakan pertanyaan sebagai berikut:

· Pertama, apakah benar bahwa pemberontakan OPM itu terjadi karena integrasi politik di Irian Jaya kurang mantap?

· Kedua, apakah benar pemberontakan OPM itu merupakan bom waktu yang dibuat oleh Belanda, atau pemberontakkan OPM itu tejadi karena tumbuh kesadaran nasionalisme Papua?

· Ketiga, apakah benar dan mengapa masih saja ada orang-orang Irian Jaya (Papua) yang berideologi serta mendukung pemberontakan OPM?

· Keempat, kalau memang demikian, sebaiknya pendekatan pembangunan politik di Irian Jaya itu dilakukan, agar dapat mewujudkan integrasi politik yang mantap?

Maka dengan berangkat dari keempat pertanyaan tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah sampai sejauh mana pengaruh pemberontakan OPM terhadap pembentukan integrasi polotik yang mantap di Irian Jaya (Papua).

Kerangka Pemikiran

Aristoteles mengemukakan ada 2 motifasi dasar yang mendorong dan merangsang manusia untuk mengobarkan Api revolusi yaitu Keuntungan dan Kehormatan.

Bilamana moralitas manusia telah hancur, maka nafsu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya akan merayu dia untuk menempuh segala jalan dan cara bahkan yang terkotor sekalipun demi memuaskan nafsunya.

Yang menyebabkan revolusi itu timbul terdiri dari 3 faktor:

1. Kondisi manusia yang menyebabkan Revolusi itu.

2. Keinginan serta Impian yang hendak diraih.

3. Kondisi politis yang tidak sehat.

Penyebab pertama tertuju pada kondisi sosial dan psikologis, yang oleh Aristoteles disebut kondisi dasar yang merupakan ketidakpuasan terhadap ketidak sama rataan. Sesuai dengan alam pemikiran Demokrasi maka semua orang berhak memperoleh keuntungan dan kehormatan serta penghargaan yang sama. Kesamaan dan kehormatan itu sama dengan keadilan dalam alam pikiran DEMOKRATIS. Jadi apabila tidak ada kesamaan dan kesamarataan maka tidak ada keadilan dalam negara.
Bila terjadi dalam kehidupan Negara akan tercipta suatu kondisi yang rawan bagi timbulnya suatu revolusi.

Penyebab kedua, sesuatu yang berada dalam diri manusia itu sendiri dan yang merupakan penyebab utama bagi pecahnya revolusi. Hal ini tidak lain dari keuntungan dan penghargaan yang memotivasi manusia untuk berevolusi.

Penyebab ketiga yaitu:

· Keuntungan (Profit)

· Penghargaan dan Kehormatan (Honour)

· Perlakuan yang tidak Pantas atu Perlakuan yang buruk (Illtreatment)

· Ketakutan (Fear)

· Hal yang berlebihan (Preponderance)

· Sikap memandang rendah atau menghina (Contemptous attitudes)

· Ketidakseimbangan (Disproportionate)

· Pengumpulan atau pemungutan suara (Seliciting of Votes)

· Kekurangwaspadaan (Lack of Vigilance)

· Perubahan-perubahan yang tak dapat dipahami (Imperceptible Changes)

· Ketidak Cocokan (Dissimilarity)

Selain Aristoteles, maka James C. Davis dalam menganalisa penyebab Revolusi dan Pemberontakan mengemukakan bahwa “Penurunan Tingkat Kepuasan akan Kebutuhan Dasar Manusia, akan menimbulkan Frustasi yang sangat Potensial untuk melahirkan Revolusi atau Pemberontakan“.

Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia, Abraham Maslow mengajukan 5 kelompok kebutuhan yang disusun secara hierarkis yaitu:
Satu Physiological Needs atau kebutuhan Psiologis misalnya, makanan, minuman, tempat tinggal dan lain-lain.
Dua Safety Needs atau kebutuhan keamanan, misalnya perlindungan terhadap bahaya atau kekerasan, keselamatan setelah kebutuhan pertama sudah terpenuhi.
Tiga Social Needs atau kebutuhan sosial, artinya bila kedua kebutuhan tersebut diatas telah dipenuhi maka orang ingin kebutuhan akan Afiliasi, persahabatan serta memberi dan menerima kasihsayang/dihargai.
Empat Ego / Esteem Needs atau kebutuhan akan prestise. Kebutuhan ini jarang dapat dipuaskan namun merupakan motivasi bila ketiga kebutuhan diatas telah terpenuhi.
Lima Self-Actualization Needs atau kebutuhan akan mempertinggi kemampuan kerja, merupakan kebutuhan terakhir yang dapat mendorong perilaku apabila keempat kebutuhan lainnya diatas telah terpenuhi.

Dari semua pandangan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa: Revolusi dan Pemberontakan terjadi karena Ketidakpuasan dan Kekecewaan yang dialami oleh manusia dalam suatu Sistem Politik atau Negara.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: