UU Ostus di Papua Tidak Berguna

Drs H.Mohammad Abud Musa’ad,M.Si

Drs H.Mohammad Abud Musa’ad,M.Si

JAYAPURA (Kamasanpost) – Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua menjadi tidak bermakna alias tidak berguna jika tidak ada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), sebab dua perangkat hukum atau regulasi inilah –yang nota bene merupakan landasan operasional– akan mewujudkan impian berbagai pihak terhadap efektivitas implementasi kebijakan Otsus Papua.

Drs H.Mohammad Abud Musa’ad,M.Si, Kepala Pusat Kajian Demokrasi Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, sebagai konsekuensi dari penetapan Otsus, maka di Provinsi Papua diberlakukan dua bentuk peraturan daerah yaitu Perdasus dan Perdasi.

Perdasus adalah peraturan daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU tersebut, sedangkan Perdasi adalah peraturan daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana distur dalam peraturan perundang-undangan.

“Dalam konteks ini, kedudukan Perdasus dan Perdasi adalah sama, artinya yang satu tidak lebih tinggi dari lainnya. Perdasus dibuat dan ditetapkan DPR Papua bersama-sama dengan Gubernur atas persetujuan Majelis Rakyat Papua sedangkan Perdasi dibuat DPR Papua bersama-sama dengan Gubernur yang dalam penetapannya harus mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP,” kata Musa’ad ketika tampil sebagai pembanding pada acara Talk Show dengan tema “Otonomi Khusus dan Problematikanya-memasuki 63 tahun Kemerdekaan RI dan Refleksi tujuh tahun Otsus Papua” yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Papua di Jayapura, Kamis (14/8).

Perdasus maupun Perdasi, kedua-duanya adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dengan lingkup domain yang berbeda. Dan Untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Perdasus dan Perdasi pada tahapan implementasi, maka dibentuk Keputusan Gubernur.

Musa’ad berpendapat, pemberlakuan UU Otsus Papua merupakan tonggak penting dan bersejarah bagi rakyat dan Pemerintah Provinsi Papua. Apabila semua materi muatan yang termaktub dalam UU Otsus Papua itu diterapkan secara konsisten dan konsekuen, maka kita dapat menyaksikan terselenggaranya pemerintahan daerah di Papua secara efektif.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud merupakan modal dasar bagi akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas.

“Hal ini akan berkorelasi positif dalam memperkukuh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

UU Nomor 21 Tahun 2001 telah mengamanatkan secara langsung dalam pasal-pasalnya untuk membuat 11 Perdasus dan 17 Perdasi. Adapun sebelas Perdasus itu antara lain pengaturan lambang daerah, tata cara pemberian pertimbangan oleh gubernur dalam pembuatan perjanjian internasional oleh pemerintah, tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, keanggotaan dan jumlah MRP, usaha perekonomian yang memanfaatkan SDA.

Sedangkan 17 Perdasi itu antara lain tata cara pemilihan anggota MRP, kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, fungsi dan susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc, perubahan dan perhitungan APBD Provinsi Papua, kewajiban penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kewajiban pemerintah provinsi di bidang sosial dan sebagainya. (Ant)

Sumber: papuapos

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: