Bacabup Jayawijaya Tersandung Ijazah Palsu

Senin, 14 April 2008 09:21

Kapanlagi.com – Salah seorang bakal calon bupati (Bacabup) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua yang dinominasi DPD Partai Golkar Provinsi Papua atas nama BK diprediksi tidak akan maju ke arena pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jayawijaya karena tersandung kasus pemalsuan ijazah dan gelar Sarjana Ekonomi (SE) yang selama ini disandangnya.

Hal itu disampaikan salah seorang Kepala Suku Lembah Baliem, Salmon Walilo di Jakarta, Senin melalui telepon selular sebelum bersama tiga kepala suku lainnya menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar H.M.Jusuf Kalla untuk menyampaikan penolakan atas hasil kerja Lingkar Survei Indonesia (LSI) yang menominasikan salah seorang kader Golkar Jayawijaya atas nama BK sebagai nominator Bacabup Jayawijaya dari Partai Golkar.

“Oknum tertentu di DPD Partai Golkar Provinsi Papua bekerja sama dengan Tim LSI menominasikan BK sebagai Cawabup Jayawijaya mengungguli dua kader Golkar lainnya yaitu Paskalis Kossay,S.Pd dan Nicholaus Jigibalom namun ternyata BK yang diungguli oknum tertentu di DPD Golkar Papua itu tersandung kasus ijazah palsu yang kini sedang diproses penegak hukum di Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Dia mengakui kalau pihaknya akan menyerahkan kepada Ketua Umum DPP Golkar H.M.Jusuf Kalla hasil penyelidikan Polres Jayawijaya atas kasus pemalsuan ijazah palsu yang dilakukan BK- seorang kader Golkar Jayawijaya yang dinominasikan oknum DPD Partai Golkar Papua untuk maju bertarung pada Pilkada Jayawijaya Agustus mendatang. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayawijaya, AKBP Marolop Manik melalui suratnya Nomor B/192/I/2008-Reskrim, Klasifikasi Biasa, Perihal Tanggapan tertanggal, 31 Januari 2008 yang ditujukan kepada BK dan Pusbelham-PDS Papua menyatakan, dalam kasus Pemalsuan Surat (Ijazah Palsu) Universitas Terbuka (UT) yang mana saudara BK SE ditetapkan sebagai Tersangka, Penyidik Reskrim Polres Jayawijaya telah melakukan serangkaian tindakan hukum dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang kasus tersebut.

“Pihak UT Pusat di Jakarta tidak mengakui ijazah Sarjana Ekonomi Saudara BK,SE dengan nomor Ijazah CA.010980/420002102876 dengan NIM 005871429 karena tidak terdata dalam daftar Alumni UT di seluruh Indonesia,” kata Kapolres AKBP Marolop Manik. Keterangan dari pihak UT bahwa saudara BK,SE teregistrasi di UT tahun 1996 dengan masa registrasi 96.1 dengan NIM 008471708 dan saudara BK,SE masuk kategori mahasiswa non aktif yang mana baru menyelesaikan 39 SKS dari 145 SKS yang harus diselesaikan dengan keterangan 37 SKS adalah alih kredit dari APDN. Dua SKS hasil ujian yang diperoleh di UT pada masa ujian 96.1 dengan nilai D serta saudara BK,SE di UT tercatat/terdaftar pada program Administrasi Negara dan tidak pernah melakukan pindah jurusan (transfer) ke program/jurusan Fakultas Ekonomi.

Penyidik melakukan penyelidikan telah sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR,DPR,DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mana secara jelas mengatur tata cara pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diduga melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Mendagri dan tidak disebutkan penyidik wajib meminta izin dari Badan Kehormatan DPRD maupun Komisi Disiplin Partai dan untuk itu Gubernur Papua telah menyetujui dengan surat Nomor: 180/052/SET, Tanggal 11 Januari 2005.

“Untuk kasus saudara, tidak dimungkinkan Penyidik Reskrim Polres Jayawijaya menghentikan penyidikan atau di SP3 sesuai permintaan saudara dan penyidikannya telah dinyatakan lengkap atau P.21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 22 Juni 2005 dan 31 Agustus 2005 dengan permintaan agar penyidik segera menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) B, pasal 110, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP,” kata Kapolres Marolop Manik. Surat Kapolres Jayawijaya tersebut ditembuskan juga kepada Kapolda Papua, Gubernur Papua, Kajati Papua, Ketua DPP Golkar di Jakarta dan Ketua DPD Golkar Provinsi Papua. (*/cax)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: