Massa Mengamuk di kantor KPUD Wamena

October 4, 2008

WAMENA -Demo damai massa pendukung kandidat Cabup dan Wacabup Kabupaten Jayawijaya periode 2008-2013 yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, mendatangi Kantor KPUD Jayawijaya – Wamena, (Senin 29/9) berakhir rusuh..

Tapatnya sekitar pukul 15.00 WIT, kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan tidak lolos verifikasi bersama massanya mendatangi KPUD Jayawijaya.

Kedatangan mereka ke Kantor KPUD untuk meminta jawaban dari janji yang akan memberikan penjelasan tentang hasil verifikasi berkas mereka yang tidak lolos oleh pihak KPUD Jayawijaya.

Namun ketika mengetahui tak satupun anggota KPUD Jayawijaya yang hadir di kantornya masyarakat yang mendemo jadi kecewa. pukul 15.10 WIT, dengan keadaan terpaksa massa menyerbuh menuju belakang kantor KPUD lalu mulai melempar kaca-kaca dan pintu kantor. Selain kantor KPUD dilempari. Kediaman salah satu anggota KPUD jayawijaya yang letaknya tidak jauh dari kantor KPUD nyaris dibakar oleh massa.

Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa namun diperkirakan mengalami kerugian ratusan juta.

Aparat keamanan dari Polresta Jaywijaya yang dibantu anggota Brimob dari Polda Papua tak kuasa membendung amarah masyarakat, sehingga hanya berusaha mengingatkan pendemo saja agar bangunan lainnya jangan dirusak karena bukan milik KPUD Jayawijaya.

Kapolres Jayawijaya yang diwakili oleh Wakapolresnya Kompol Adolf Rudi Beay mengingatkan para pendemo untuk dapat menahan diri, karena pihak keamanan sudah berusaha menghubungi para anggota KPUD untuk dapat memberikan penjelasan.

Setelah kembali pendengar arahan dari Wakapolres Jayawijaya, massa berangsur-angsur meninggalkan Kantor KPUD Jayawijaya dan meningalkan serpihan pecahan kaca dimana-mana.


Bacabup Jayawijaya Tersandung Ijazah Palsu

September 15, 2008
Senin, 14 April 2008 09:21

Kapanlagi.com – Salah seorang bakal calon bupati (Bacabup) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua yang dinominasi DPD Partai Golkar Provinsi Papua atas nama BK diprediksi tidak akan maju ke arena pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jayawijaya karena tersandung kasus pemalsuan ijazah dan gelar Sarjana Ekonomi (SE) yang selama ini disandangnya.

Hal itu disampaikan salah seorang Kepala Suku Lembah Baliem, Salmon Walilo di Jakarta, Senin melalui telepon selular sebelum bersama tiga kepala suku lainnya menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar H.M.Jusuf Kalla untuk menyampaikan penolakan atas hasil kerja Lingkar Survei Indonesia (LSI) yang menominasikan salah seorang kader Golkar Jayawijaya atas nama BK sebagai nominator Bacabup Jayawijaya dari Partai Golkar.

Read the rest of this entry »


Sikap Publik terhadap Penerapan Syariat Islam

September 15, 2008

Lembaga Survei Indonesia

Pandangan terhadap beberapa ide-ide Syariah menunjukkan pola yang menarik. Pada tema-tema yang tidak menyangkut hubungan antara pria dan wanita, pandangan Muslim dan Muslimah Indonesia relatif sama. Meskipun ide-ide itu menyangkut wanita, seperti tentang waris dan presiden, tetapi tidak menyangkut tentang hubungan pria dan wanita, maka pandangan kedua kelompok gender ini, praktis, hampir sama.

Apakah anda setuju dengan pandangan-pandangan berikut ini?
(% setuju per gender)

Data dari LSI

Data dari LSI

Baca selengkapnya ……>>>


Dukung Papua Merdeka, DPR Kecam Parlemen Inggris

October 22, 2008

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam keras pembentukan kaukus parlemen internasional untuk mendukung kemerdekaan dan pemisahan Papua dari NKRI, yang diprakarsai 2 orang anggota parlemen Inggris 15 Oktober lalu.

”Komisi I DPR mengecam berbagai pihak asing yang mensponsori kampanye Papua keluar dari NKRI seperti yang dilakukan oleh anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries dengan membentuk internasional Parlementarians for West Papua,” kata Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga yang didampingi Marzuki Darusman, dan Abdillah Toha saat jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/10/2008).

Selain itu, mengeluarkan 3 butir pernyataan mengenai hal ini:

Pertama, pembentukan kakukus parlemen internasional tentang Papua tersebut yang bekerja sama dengan tokoh OPM Beny Wenda, yang saat ini masih berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan kriminal di Papua, jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara. Perbuatan ini juga melanggar prinsip IPU (International Parliementary Union) yang tidak mentolerir upaya separatisme pemberontakan bersenjata.

Kedua, mendesak pemerintah untuk secara lebih proaktif dan segera melakukan berbagai upaya termasuk melalui diplomasi untuk meyakinkan pihak-pihak internasional bahwa provinsi Papua merupakan bagian integral NKRI yang proses integrasinya telah berlangsung hampir 50 tahun melalui proses demokratis sesuai hukum internasional dan dibawah pengawasan PBB.

Saat ini rakyat Papua bersama seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras membangun untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, antara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan,demokrasi, dan penghormatan/perlindungan HAM

Ketiga, Indonesia senantiasa membuka diri bagi kerja sama internasional dalam pelaksanaan pembangunnan nasional, termasuk masukan, saran, dan kerja sama dalam membangun provinsi Papua dalam segala bidang.

“Akan tetapi kami menolak berbagai upaya dari pihak-pihak termasuk pihak asing yang hendak memisahkan papua dari NKRI. Dalam hubungan ini komisi I mengharapkan kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI diluar negeri, khususnya di Eropa untuk mengikuti perkembangan dan menyebarkan informasi objektif tentang otonomi khusus dan pembangunan di provinsi Papua yang didukung oleh seluruh masyarakat Papua,” pungkasnya. (uky)

Sumber : Okezone


Pro dan Kontra Status Otsus bagi Propinsi Papua

August 22, 2008

Secara umun masyarakat papua menolak Otsus ditandai dengan Demonstrasi besar-besaran pada tahun 2003-2006 dan secara simbolispun rakyat papua menyerahkan peti mati melambangkan bahwa Otsus tidak berguna bagai rakyat papua seutuhnya.

Penolakan Otsus dilakukan karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus itu sendiri diantaranya;

  1. Pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan peraturan daerahnya ( PERDA ) Mengapa demikian…? Ironisnya apa yang disebut-sebut Ostsus itu…?
  2. Pendapatan daerah dibagi dengan perbandingan 80/20. 80% untuk daerah dan 20% nya diberikan kepada pemerintah pusat, bukan kah begitu…?

Perlu diketahui bahwa Otsus itu bukan kata lain dari pada Uang, PERDA yang seharusnya kerjaan PEMDA Papua tapi apa yang terjadi.. Semua peraturan sepenuhnya diatur oleh Jakarta. Saya pernah meneliti hal ini :

“bukan karena orang papua tidak tahu bikin Perda atau Malas namun sia-sia karena kebijakan sepenuhnya dipengang oleh jakarta.”

Kekaburan seperti in orang papua sampai kapanpun… tadak pernah menginginkan OTSUS.

Walaupun demikian Politisi lokal yang tidak tahu asalnya dari mana memanfaatkan situasi ini dan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. oleh karena itu waspada, WASPADALAH

Berikut salah satu laporan yang dikirim Via Email:

Read the rest of this entry »


DAP Datangi Polda Papua

August 14, 2008

Jayapura (kamasanpost) – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus menegaskan dirinya bersama empat pengurus DAP lainnya termasuk panitia penyelenggaran hari pribumi internasional memenuhi panggilan penyidik Polda Papua. Kelima dimintai keterangannya masing masing Ketua DAP Forkorus, Wakil DAP Fadel Al Hamid, wakil ketua penyelenggara Lemok Mabel, Ketua Panitia Julius Isage dan Sekretaris Panitia Dominggu Serabut.

“Kami sudah menerima surat panggilan dan pada jam 10.00 WIT memenuhi panggilan tersebut,” tegas Forkorus ketika dihubungi ANTARA, Kamis (14/8) di Jayapura.

Read the rest of this entry »


Penembakan 1 warga sipil di wamena adalah pelanggaran HAM

August 14, 2008
Ir. Weynand Watori

Ir. Weynand Watori

JAYAPURA (Kamasanpost) – Penembakan seorang warga sipil di Wamena, Sabtu (9/8) lalu oleh Komisi F DPR Papua (Bidang Ham dan Hukum) dinyatakan sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk itu, Ketua Komisi F DPRP, Ir. Weynand Watori mengatakan secepatnya akan melaporkan penembakan tersebut ke Komnas HAM di Jakarta untuk dilakukan penyelidikan.

“Kami dari Komisi F DPRP akan meminta Komnas HAM untuk turun melakukan penyelidikan penembakan tersebut, sehingga orang Papua tidak selalu dijadikan korban terus menerus,” kata Weynand saat dihubungi Papua Pos Kamis (14/8) kemarin. Read the rest of this entry »